logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Fokus Pengumuman

  • klik untuk melihat

Berita Terkini

PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

 KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara ekonomi syariah, terdapat dalam pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah”.

 Ekonomi Syariah menurut Yusuf Qardhawi adalah ekonomi yang berdasarkan pada Ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.[1]

 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagai bentuk teknis bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ditengah masyarakat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4 menyatakan perkara ekonomi syariah adalah perkara dibidang ekonomi syariah meliputi:

  1.        Bank Syariah;

  2.        Lembaga Keuangan Mikro Syariah;

  3.        Asuransi Syariah;

  4.        Reasuransi Syariah;

  5.        Reksadana Syariah;

  6.        Obligasi Syariah;

  7.        Surat Berharga Berjangka Syariah;

  8.        Sekuritas Syariah;

  9.        Pembiayaan Syariah;

10.       Pegadaian Syariah;

11.       Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;

12.       Bisnis Syariah;

13.       Termasuk Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 2 menyatakan perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

 Perkara Gugatan Sederhana

 Syarat Perkara:

  1.        Nilai gugatan materil maksimal 200 juta;

  2.        Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;

  3.        Bukan sengketa hak atas tanah;

4.  Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama;

  5.        Tempat tinggal tergugat harus diketahui;

  6.        Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

 Tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 :

1. Pendaftaran di kepeniteraan pengadilan :

a.    Membayar banjar biaya perkara.

Ø  Panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan.

Ø  Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

b.    Melampirkan surat yang sudah dilegalisir.

c.     Pemeriksaan kelengkepan gugatan sederhana.

Ø  Penelitian berkas oleh Panitera. Jika tidak memenuhi syarat, gugatan dikembalikan.

d.    Pendaftaran gugatan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

2. Penetapan Hakim tunggal;

3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera paling lambat 2 hari sejak pendaftaran gugatan sederhana diterima dan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana;

4. Pemeriksaan pendahuluan:

a.     Pemeriksaan materi gugatan sederhana oleh Hakim tunggal.

b.     Hakim tunggal menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

c.     Sederhana maka penetapan hari sidang, dan apabila tidak sederhana maka penetapan Hakim selanjutnya perkara dicoret dari buku register.

5. Penetapan hari sidang pertama oleh Hakim tunggal

6. Pemanggilan para pihak;

7. Persidangan:

a.     Upaya perdamaian.

Ø  Penggugat dan Tergugat harus hadir pada setiap persidangan:

1)     Pada persidangan pertama:

v  Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur; Tergugat tidak hadir maka panggilan kedua.

v  Tergugat tidak hadir untuk kedua kalinya maka lanjut ke putusan dan Tergugat dapat ajukan keberatan.

v  Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (hanya hadir pada sidang pertama) maka putusan contradictoir.

2)     Damai tercapai maka putusan akta perdamaian (berkekuatan hukum tetap/Inkracht van gewijsde).

3)     Damai tidak tercapai maka pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat.

b.     Pembuktian.

c.      Putusan.

d.     Upaya hukum: keberatan.

e.     Putusan keberatan (berkekuatan hukum tetap/Inkracht van gewijsde).

 Perkara Gugatan Biasa

 1.      Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

2.      Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2016 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi