Tingkatkan Kinerja, Ketua dan Pegawai PA Maninjau Ikuti Pembinaan dan Monev Penilaian SAKIP 2023, Penyusunan LKjIP 2024, dan Penilaian Kinsatker

 

 

 Matur | pa.maninjau.go.id

Ketua Pengadilan Agama (PA) Maninjau, Ahmad Patrawan, S.H.I., dan Pegawai Ikuti Pembinaan Monev Penilaian SAKIP 2023, Penyusunan LKjIP 2024, dan Penilaian Kinsatker pada Rabu (23/10). Pembinaan dan Monev diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Lubuk Basung yang berlangsung selama dua hari pada Rabu - Kamis tanggal 23 - 24 Oktober 2024.

Hadir sebagai pembina sekaligus narasumber yaitu YM Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., dan Sekretaris PTA Padang, Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag. dan diikuti oleh Ketua PA Maninjau, Ketua PA Lubuk Basung, segenap aparatur PA Lubuk Basung dan perwakilan PA Maninjau yang terdiri dari Kasubbag PTIP/Plt. Sekretaris, Pranata Komputer, Arsiparis Terampil, dan Pengelola Perkara.

Pembinaan dan monev yang pertama disampaikan oleh YM Ketua PTA Padang, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., terkait penilaian kinerja (kinsatker). Pada pemaparannya, Beliau memonitoring dan mengevaluasi penilaian kinsatker antara PA Lubuk Basung dan PA Maninjau berdasarkan draft penilaian kinsatker triwulan III, dengan mengupas tiga poin penilaian prestasi yang terdiri dari pertama, administrasi teknis perkara meliputi SIPP, mediasi, e-court, gugatan mandiri, banding, kasasi, Peninjauan kembali, eksaminasi, validasi keuangan, PNBP. Kedua, Manajemen Peradilan yang meliputi ZI, APM, inovasi, dekorum, PTSP, DIPA 01, DIPA 04, Website, prestasi, ABS, SIKEP, SKP, CCTV. Ketiga, Integritas/ Moralitas berupa LHP, LHKPN/ LHKASN, dan Hukuman Disiplin.

Pembinaan dan monev yang kedua oleh  Sekretaris PTA Padang, Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag. terkait monev penilaian SAKIP 2023 dan Penyusunan LKjIP 2024. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sedangkan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Dalam pemaparannya Beliau mengupas tuntas perihal perjanjian kinerja tahunan (PKT) dan rencana strategis (renstra).

“Penyusunan LKjIP itu kuncinya ada di PKT dan Renstra” ungkap Irsyadi.

Beliau menyampaiakan pentingnya penyusunan LKjIP dengan melakukan review PKT dan Renstra terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan dalam pengusulan zona integritas menuju wilayah dari bebas dari korupsi (WBK) berikut kiat-kiat lainnya yang menjadi poin penting untuk menuju  WBK. 

Selanjutnya Ketua PTA Padang, pada akhir sesi mengingatkan tentang pentingnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja yang merupakan tujuan Reformasi Birokrasi dari Mahkamah Agung, Disiplin Hakim dan Pegawai yang harus selalu ditaati oleh seluruh aparatur, serta pentingnya koordinasi antar bagian baik PA Lubuk Basung maupun PA Maninjau.

           Acara selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. (al)