Pengumuman
Informasi Prosedure Peringatan Dini
16.10.2020
Badilag | Badan Peradilan Agama
- Hukum Wakaf Islam Corak Ke-Indonesiaan dan Kemodernannya Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (19/1)
- Panduan Menulis Artikel Untuk Para Praktisi Hukum Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (19/1)
- Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
- Peran Aktif Panitera Pengganti Sebagai Supporting Unit dalam Membantu Majelis Hakim di Persidangan Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. (17/1)
- Peran Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan dalam Melayani Permohonan Informasi Oleh: Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Musthofa, S.H.I., M.H (17/1)/
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
- Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
- Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006
- Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pengganti Yang Mengundurkan Diri Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Formasi Tahun 2019
- Batas Waktu Pengisian Rencana Umum Pengadaan (rup)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
