Seputar PA Maninjau
MAHKAMAH AGUNG PEDULI COVID-19
30.06.2020
Pengumuman
Jam Pelayanan Posbakum PA Maninjau
04.04.2019
Badilag | Badan Peradilan Agama
- Ralat Peserta Eksaminasi Hakim Peradilan Agama Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahap II Tahun 2020
- Download Majalah Peradilan Agama Edisi 17 dengan Tema " Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Agama"
- Penunjukan Panitia Daerah Seleksi Administrasi dan Kompetensi Tertulis Secara Elektronik (E-Test) Calon Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2020
- Perubahan Waktu Pembinaan Teknis Yustisial
- Strategi Penyelesaian Perkara Delegasi (Tabayyun) Oleh: Sriyani HN, S.Ag., MH. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto (9/7)
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
- Pengumuman Tentang Pelaksanaan Assessment Center/ Uji Kompetensi Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2020
- Verifikasi Laporan Triwulan Ii Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 / 2006
- Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2020
- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi (jpt) Madya Dan Pratama Mahkamah Agung Ri Tahun 2020
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
