Pengumuman
Informasi Prosedure Peringatan Dini
16.10.2020
Badilag | Badan Peradilan Agama
- Eksistensi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Kumulatif Itsbat Cerai Oleh: Azalia Purbayanti Sabana, S.H,. M.H (27/6)
- Khutbah 'Idul Adha 1443 H: Sikap Rela Berkurban Sebagai Bukti Cinta Sejati Oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (27/6)
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Onlie/Daring
- Realita dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur Oleh: Indarka Putra Pratama, S.H. (27/6)
- Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi, Penyampaian Nomor Tes, Pembagian Kelompok Peserta dan Perubahan Jadwal Kegiatan Profile Assessment dan Fit Proper Test Secara Virtual Calon Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2022
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
- Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Dan Banding 2022
- Status Kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ppnpn) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
- Maintenance Peningkatan Versi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (spse) 4.5
- Pengumuman Kelulusan Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xvii Tahun 2022
Tab Posbakum dll
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
