Pengumuman
Tautan Terkait
15.08.2023
Statistik Pengunjung Web
03.07.2023
Badilag | Badan Peradilan Agama
- Penjadwalan Ulang Kegiatan Sosialisasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan di Riyadh, Arab Saudi Secara Daring
- Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I (04/12)
- Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan di Riyadh, Arab Saudi Secara Daring (04/12)
- Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang secara Virtual
- Hikmah Dibalik Postingan Kemewahan Oleh : Umarriadh Bafadhal (29/11)
Galeri Video PA Maninjau
Video Alih Bahasa :
Video Lainnya :
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
- Hasil Seleksi Uji Kompetensi Dan Pelaksanaan Profile Assesment Seleksi Jabatan Panitera Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2023
- Pendaftaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad-hoc
- Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Secara Mandiri Pada 60 (enam Puluh) Satuan Kerja
- Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Dan Transportasi Hakim Pada Akhir Tahun Anggaran 2023
Tab Posbakum dll
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
