Berbagai macam pantun iringi perpisahan Ketua PA Maninjau dan Purnabakti Sekretaris PA Maninjau
Matur | pa-maninjau.go.id
Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu (22/5) bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Maninjau mengadakan acara perpisahan untuk Ketua Pengadilan Agama Maninjau Darda Aristo, S.H.I., M.H yang mutasi menjadi Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, 2 (dua) orang Pegawai PA Maninjau Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H pindah ke Pengadilan Negeri Serang, Paramitha Try Andini, S.H pindah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan 1 (satu) orang tenaga Honorer Indah Kemala Fatwa, S.AP yang lolos menjadi PPPK Arsiparis di Pengadilan Tinggi Padang dan Purnabakti Sekretaris PA Maninjau Drs. Yultra Yunaidi.
Acara perpisahan ini dihadiri oleh Ketua PA Maninjau Darda Aristo, S.H.I., M.H beserta istri, Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Ketua Dharmayukti Karini PA Lubuk Basung Milda Sukmawati, S.H.I yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau, Drs. Yultra Yunaidi beserta istri serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Maninjau
“Sertifikat rumah di pakai jaminan, saya ucapkan selamat jalan buat pimpinan, Pak Ilham membeli keris, Selamat Purnabakti Bapak Sekretaris” ucap Pembawa acara setelah penyampaian kata perpisahan oleh Ketua PA Maninjau dan Drs Yultra Yunaidi
Wakil Ketua PA Maninjau Milda Sukmawati, S.H.I juga menyampaikan dalam kesan dan pesan mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Maninjau. Rasa penuh haru dalam acara ini tambah terasa di saat pemutaran video rekam jejak Ketua dan Sekretaris selama berada di Pengadilan Agama Maninjau.
“Semoga Bapak Ketua semakin sukses dalam karir nya dan selalu di limpahkan keberkahan dalam setiap langkah, begitu juga untuk Bapak Sekretaris yang selalu memberikan tausiyah yang membangun bagi seluruh Pegawai PA Maninjau, semoga selalu di limpahkan kesehatan dan keberkahan” ucap salah seorang Pegawai PA Maninjau (NS_Fordilag)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
